Kementerian Luar Negeri RI

Gedung Kementerian Luar Negeri dibangun sebagai bagian dari ekspansi operasional Kemenlu, menggantikan gedung lama yang dianggap sudah tak lagi representatif untuk kebutuhan organisasi kementerian. Dirancang oleh tim arsitek Perentjana Djaja, gedung bergaya modernis dengan dominan lapis cokelat dan putih ini mulai dibangun pada 7 Januari 1971, dengan peletakan batu perdana dilakukan oleh Menlu Adam Malik. Sebagai imbas dari pembangunan kantor Kementerian Luar Negeri yang baru, sebagian organ operasional Departemen Luar Negeri dipisah ke Senayan dan Jalan Sam Ratulangi. Tidak hanya Deplu yang terimbas, Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) juga harus minggir ke Jalan Hayam Wuruk karena kompleksnya sudah dialokasikan untuk Deplu.

Awalnya, kantor Departemen Luar Negeri, memiliki 4 blok. Pertama gedung berlantai 10, gedung operasional Deplu/Kemlu, selesai dibangun 1975, dua blok sayap yang menampung perpustakaan Kemenlu (kini bernama Perpustakaan Ali Alatas, menempati gedung bekas BP7) dan kantor pejabat Deplu di sayap timur, estimasi selesai 1974 dan sayap barat yang awalnya merupakan kantor Sekretariat Nasional ASEAN, selesai 1972. Blok keempat adalah gedung eks-Volksraad/Dokuritsu Junbi Cho-sakai, diperkirakan dibangun pada tahun 1830, yang direnovasi menjadi Gedung Pancasila, mulai direnovasi 1973 dan rampung 1975. Sayang, rencana balai sidang yang diperkirakan akan berbentuk kubah, tidak terwujud. Keseluruhan proyek dikerjakan bersama (J.O.) antara Hutama Karya dengan PT Moeladi, dan dikabarkan Rp 2,5 milyar sudah dianggarkan untuk pembangunan kantor baru Deplu per Agustus 1972.

Proyek Kementerian Luar Negeri selesai sepenuhnya pada 1975; Menlu Adam Malik meresmikan gedung tersebut, bersamaan dengan peresmian Gedung Pancasila oleh Presiden Soeharto yang berlangsung sejam kemudian, pada 19 Agustus 1975. Saat dalam tahap dibangun, gedung utama berlantai 10 tersebut diklaim adalah yang terbesar dan termegah di Asia Tenggara untuk sebuah kantor Departemen Luar Negeri.

Gedung utama terbakar

Gedung Kementerian Luar Negeri sempat diamuk si jago merah pada fajar 10 November 1988. Api membakar 10 ruang kantor Deplu di blok timur dan gedung utama, dimulai sekitar jam 7.30 pagi dan berhasil dipadamkan sejam kemudian dengan mengerahkan beberapa regu pemadam kebakaran dari Hotel Borobudur, PRJ Gambir dan Kemendagri. Buntut kebakaran adalah kerusakan pada kantor akibat kobaran api, beberapa agenda Deplu yang harus pindah atau dibatalkan, termasuk agenda pertemuan Menlu Ali Alatas dengan Menlu Korea Selatan, Choi Kwang-soo.

Peristiwa kebakaran tersebut menjadi salah satu dasar dari diselenggarakannya renovasi kompleks Kementerian Luar Negeri pada 1990. Sementara itu, kepada awak media dari Majalah Konstruksi, Wakil Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, Drs. Nurhakim, menyesalkan mengapa laporan kebakaran baru sampai ke Dinas Kebakaran saat kebakaran gedung Kemenlu semakin menyebar.

Renovasi

Pasca-kebakaran, organisasi Kementerian Luar Negeri bisa dikatakan “seadanya”. Beberapa unit Deplu harus berpencar ke unit kerja Jalan Sam Ratulangi (Menteng), dan Jalan Sisingamangaraja (Kebayoran Baru). Keadaan disorganisasi dan kebakaran pada gedung pimpinan menjadi faktor dari rencana renovasi kompleks Kementerian Luar Negeri di Pejambon.

Proyek renovasi ini dikembangkan oleh Pasaraya Tosersajaya, pemilik mall Pasaraya Blok M yang mendapatkan tanah ruislag Deplu, yaitu sebuah kompleks flat Departemen Luar Negeri, dengan imbalan renovasi Gedung Kemenlu. Desain gedung yang diusung saat perluasan gedung dirancang serasi dengan gedung lama rancangan Perentjana Djaja pada 1970an, walau perencanaannya berada di tangan yang berbeda, yaitu oleh tim arsitek Parama Loka Consultants. Faktor lain yang dicari arsitek adalah menghindari gedung Kemlu baru mencuri perhatian dari Gedung Pancasila yang bersejarah, faktor ini, menurut mimin blog ini, berhasil dilaksanakan karena foto yang beredar di Internet masih didominasi oleh Gedung Pancasila ketimbang kantor Kemenlunya (tetapi spot foto bisa merubah keadaan; hal ini bisa dilihat pada gambar di artikel ini). Finishing bangunan tidak terlalu berubah yaitu menggunakan cat, tetapi secara pewarnaan, gedung 10 lantai tak lagi memiliki aksen cokelat ciri khas Orde Baru 1970an, melainkan total berwarna putih khas Orba 1990an.

Konstruksi bangunan dilaksanakan oleh pemborong swasta Total Bangun Persada. Renovasi dimulai Mei 1991 dengan pembersihan wing timur dan pembuatan pondasi, dan selesai pada Agustus 1992, sebagai bagian dari persiapan KTT Gerakan Nonblok 1992, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 19 Agustus 1992. Pembangunan gedung ini menghabiskan biaya 40 milyar rupiah nilai 1992 (Rp 416 milyar tahun 2019).

Data dan fakta

Desain orisinal (1975)

Renovasi

Referensi

1. RB (1971). “Gedung Baru Dept. Luarnegeri”. KOMPAS, 8 Januari 1971.
2. RB (1972). “Gedung Kemlu Terbesar di Asia Tenggara”. KOMPAS, 1 Agustus 1972.
3. Aska (1975). “Bangunan Abad 19 Diremajakan Jadi Gedung Pancasila”. KOMPAS, 20 Agustus 1975.
4. AS/CP/RIP (1988). “Sebagian Gedung Deplu di Jalan Pejambon Terbakar”. KOMPAS, 11 November 1988.
5. Website resmi Kementerian Luar Negeri (arsip)
6. Retnowati, Saptiwi Djati; Dwi Ratih; Sorita (1992). “Perluasan dan Renovasi Gedung Deplu: Pertahankan Gedung Pancasila Sebagai Elemen Dominan”. Majalah Konstruksi No. 174, Oktober 1992.
7. Website resmi Total Bangun Persada (arsip)
8. KOMPAS, 20 Agustus 1992 (foto)
9. “as”, “rie”, “dar”, et al. “Menkeu: Ruislag Sah, Asalkan Prosesnya tak Rugikan Negara”. KOMPAS, 20 Agustus 1992.
10. Esti Susanti (1988). “Menanggulangi Kebakaran harus berpacu dengan waktu”. Majalah Konstruksi No. 128, Desember 1988.

Lokasi